Negara sebetulnya juga harus dituntut atas peristiwa meninggalnya PRT Migran, Adelina, pada 11 Pebruari 2018 di Penang, Malaysia. Karena negara dalam hal ini DPR dan Pemerintah tidak pernah bersungguh-sungguh memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap PRT baik di dalam negeri atau pun migran.

DPR dan Pemerintah tidak pernah bersedia bicara dan membahas tentang situasi kerja layak PRT.

Hal ini bisa dibuktikan. Pertama, dari ketidakmauan dari DPR & Pemerintah untuk membahas RUU PPRT & meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Situasi Kerja Layak PRT. Ketidakmauan ini menunjukkan ketakutan para anggota DPR dan pejabat Pemerintah sebagai majikan dan pelaku pelanggaran hak-hak PRT.

Kedua, Pemerintah RI tidak mensyaratkan Situasi Kerja Layak utk Perlindungan PRT dalam MoU ataupun Perjanjian dengan negara tujuan. Pemerintah terlalu menyepelekan situasi PRT yang merupakan mayoritas dari buruh migran Indonesia

Ketiga, Pemerintah tidak sungguh-sungguh membekali PRT Migran dengan program pendidikan pelatihan yang berbasis perlindungan memenuhi standar berkualitas dan bisa diakses oleh PRT Migran. Pelatihan diserahkan sepenuhnya ke agensi yang lebih mementingkan keuntungan atau profit.

Keempat, Pemerintah tidak mau melihat alternatif pekerjaan PRT ataupun care work di dalam negeri yang harus didukung untuk pengembangannya dan perlindungannya sebagai alternatif pilihan pekerjaan sebagai PRT atau care worker di dalam negeri.

Karenanya JALA PRT mendesak :
1. DPR & Pemerintah untuk membahas RUU PPRT & meratifikasi Konvensi ILO 189. Hendaknya
Presiden Jokowi memenuhi janjinya sebagaimana tersebut dalam Nawacita.
2.Memastikan pihak yang berwenang di Malaysia dan Indonesia untuk mengusut dan menghukum pelaku dan sanksi bagi agen
3.Pemerintah RI mensyaratkan standar kerja layak bagi PRT kepada negara tujuan termasuk Pemerintah Malaysia
4. Memperbaiki sistem pendidikan pelatihan berbasis perlindungan dengan tidak menyerahkan pada agen

Jakarta 13 Februari 2018
Lita A
Koordinator Nasional
JALA PRT