Pada 1 Agustus 2019, Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia, Yogyakarta, bersama seluruh anggota Jaringan Nasional untuk Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), yakni organisasi Pekerja Rumah Tangga (Operata), Serikat PRT, dan individu yang tersebar di wilayah Indonesia (Jabodetabek, Semarang, Lampung, Makassar, Medan, Mataram, dan Daerah Istimewa Yogyakarta) secara serentak melakukan kampanye dengan mem-posting di media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp) materi tentang PRT sama dengan Pekerja Rumah Tangga.  Agenda kampanye rutin yang dikoordinir oleh JALA PRT ini dilakukan setiap bulan selama 7 hari dan dilakukan di setiap awal bulan dengan tema yang berbeda-beda.  Tema di bulan Agustus 2019 yaitu  PRT = PEKERJA RUMAH TANGGA. Bukan Pembantu, Bukan pula Asisten.

Pada postingan pertama, 1 Agustus 2019 di akun facebook (FB) Serikat PRT Tunas Mulia, ada satu komentar dari akun FB atas nama Al-Chusain pada 5 September 2019 pukul 11:19 seperti berikut, “Ini lagi…Kenapa Harus Alergi dengan Kata Pembantu? Padahal PEMBANTU Dari  Kata BANTU yang berarti suatu perbuatan Yang Mulia…”

Membaca komentar tersebut saya merasa kecewa, tapi  kemudian berpikir ulang. Kita berkampanye di media sosial itu tidak semua teman tahu dan sepaham dengan apa yang kita sampaikan. Pro dan kontra dengan apa yang kita usung, yakni mengubah istilah Pembantu menjadi Pekerja pasti ada dan sangat nyata.

Bagi banyak orang anggapan pembantu adalah pekerjaan yang sangat mulia itu sesuatu yang punya nilai bagus dan tidak ada masalah. Tapi pada kenyataannya kemuliaan itu tidak dibarengi dengan perlakuan yang baik. Sangat bertolak belakang dengan sebutan “mulia”. Perlakuan yang tidak baik di tempat kerja sering terjadi pada PRT, diantaranya: kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual, maupun sosial.  Meski tidak semua majikan memperlakukan  PRT-nya secara buruk. Menurut catatan JALA PRT, pada  tahun  2012 sebanyak 327 kasus kekerasan dialami PRT di lingkungan kerjanya. Tahun 2013 meningkat menjadi 366 kasus kekerasan yang dilaporkan. Tahun 2014 sebanyak 408 kasus. Tahun 2015 tercatat 402 dan sampai  oktober 2016 mencapai 225 kasus.

Data kekerasan di atas adalah bukti bahwa  sebutan pembantu sangat tidak menguntungkan. Sebab pembantu dianggap tidak memberikan kontribusi apapun sehingga lepas dari perlindungan dan penghargaan apa yang seharusnya menjadi haknya. Kalau dilihat dari keberadaan dan peran yang selama ini dilakukan, sudah selayaknya tidak lagi disebut sebagai pembantu melainkan pekerja dan pantas untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari masyarakat dan negara.

Kontribusi dan peran nyata dari PRT adalah dengan melakukan hampir semua pekerjaan rumah tangga di rumah pengguna jasa atau majikan, di antaranya memasak, mencuci  pakaian, menyetrika hingga rapi, membersihkan rumah, mengasuh anak, merawat orang  jompo, dan belum lagi kalau majikan membutuhkan pertolongan yang lain. Semua dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga anggota keluarga majikan  yang mempunyai aktivitas untuk  mengembangkan karir di wilayah publik tidak dibebani dengan kerja-kerja rumah tangganya.  Dan tujuan  bekerja  di rumah majikan agar mendapatkan upah yang layak (sesuai  beban kerja-standart upah) dan hak-hak lainnya.

Upaya mendapatkan hak bagi  PRT adalah dengan melakukan perubahan kata pembantu menjadi  pekerja. Dengan menjadi pekerja berarti mempunyai hak sebagai pekerja seperti pekerja/buruh lainnya. Bukan tanpa alasan, tapi karena apa yang tertuang dalam  Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 1 bab I mengenai ketentuan umum, menyebutkan bahwa: tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.  Terlebih lagi jika kita mengacu pada  ketentuan umum butir 3 dan 4 bahwa: Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, dan selanjutnya pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Melihat ketentuan ini maka sangat jelas alasan bahwa orang yang bekerja di rumah majikan adalah Pekerja Rumah Tangga, bukan pembantu

 

Penulis: Sargini,  Serikat PRT Tunas Mulia, Yogyakarta