Seorang perempuan, sebut saja namanya Denok, suatu hari di bulan Februari 2020 membaca sebuah iklan di grup lowongan kerja di facebook. Iklan tersebut tentang lowongan kerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dengan iming-iming gaji yang lumayan di Jakarta. Bahkan di dalam iklan tersebut sudah disebutkan beberapa majikan yang ingin mempekerjakan PRT. Denok tertarik, kemudian mengirim pesan ke contact person yang ada di iklan tersebut dan terjadilah pembicaraan tentang syarat-syarat kerja, gaji, dan sebagainya.

Beberapa hari setelah percakapan di facebook, Denok bersama temannya berangkat dari kampung ke Jakarta. Sampai Jakarta subuh dan langsung menuju lokasi yang diberikan oleh contact person yang dia hubungi beberapa waktu lalu.  Saudara Denok mencoba menghubungi setelah itu, tetapi setelah sampai lokasi Denok dan temannya tidak bisa dihubungi, semua ponsel tidak aktif. Baru pada malam hari ponsel Denok dan temannya aktif. Mereka kemudian bercerita (lewat ponsel) ke saudaranya bahwa mereka tidak menyangka lokasi tersebut adalah sebuah yayasan penyalur PRT, bukan rumah pribadi yang membutuhkan PRT seperti yang disebutkan dalam iklan.

sumber gambar: https://www.colourbox.com/image/stop-human-trafficking-indicates-forced-marriage-and-crime-image-15898592

Di sebuah yayasan tersebut Denok kemudian diberi pelatihan kerja, ditampung dan diberi makan selama belum ada majikan yang akan mengambilnya. Tetapi mereka tidak boleh keluar, kalau mau beli sesuatu ke warung harus ijin dan diawasi oleh petugas yayasan. Tas dan koper yang dibawa oleh pencari kerja dikumpulkan jadi satu dan tidak boleh dibawa ke ruangan tidur mereka. Kemudian HP (handphone) disita dari jam 08.00-20.000 dan dimasukkan kardus. Kalau ada yang melanggar peraturan dihukum.

Jika ada calon majikan yang datang ke yayasan tersebut, yayasan akan memberitahukan ke para calon pekerja siapa yang berminat. Dari beberapa calon pekerja yang berminat, kemudian calon majikan memilih salah satu yang sesuai kriterianya.

Di sela-sela latihan di hari pertama, Denok dan dua temannya dipanggil oleh pihak administrasi yayasan untuk menandatangani kontrak kerja di atas materai.

Di hari kedua, Denok dipanggil oleh pihak administrasi dan ditanya tentang uang fee untuk 2 orang yang diajak ikut. Seperti ditulis dalam iklan. Jika seseorang mengajak kawannya dengan persyaratan lengkap maka dia mendapat fee 1 juta rupiah, jika persyaratan tidak lengkap dapat fee 500 ribu rupiah. Yang dianggap dengan persyaratan lengkap yaitu jika calon PRT membawa dan menyerahkan dokumen pribadi seperti: KTP asli, Ijazah terakhir asli, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy surat nikah (bagi yg sdh menikah), surat keterangan ijin ortu atau suami yang ditandatangani di atas materai. Denok cuman ambil 500 ribu rupiah. Karena yang 1 juta rupiah untuk ganti potongan di bulan pertama kerjanya sebagai babby sitter. Sehingga nanti di bulan pertama kerjanya tidak ada potongan dari pihak yayasan, hanya bulan kedua yang ada potongan.

Setelah seminggu di yayasan, Denok dan 2 temannya belum mendapat pekerjaan. Hal ini salah satunya karena Denok menolak untuk mengasuh dua anak dengan gaji sama seperti mengasih 1 anak. Kemudian, potongan gaji untuk babysitter (nanny) yang katanya 50% dari gaji, ternyata lebih dari 50%.

Beberapa hari setelah itu teman Denok mendapat majikan, tetapi dengan syarat jika membatalkan atau mundur sebelum selesai kontrak maka PRT tersebut harus membayar 4,5 juta rupiah.

Denok dan teman-temannya tidak mau memperkarakan apa yang menimpa pada dirinya dan teman-temannya karena takut kena denda. Juga takut setelah itu tidak dapat pekerjaan, padahal sekarang lagi butuh uang untuk membiayai anak-anak mereka di kampung.

Perdagangan Orang dalam Dunia PRT

Apa yang menimpa Denok dan teman-temannya banyak dialami oleh calon-calon PRT lainnya di Indonesia. Mereka seperti masuk dalam pusaran perdagangan orang, yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Melihat aturan di atas, setidaknya ada 3 unsur dalam tindak pidana perdagangan orang, yakni: proses, cara, dan tujuan/akibat. Prosesnya meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan. Kemudian cara yang digunakan meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Sedangkan tujuan/akibatnya adalah eksploitasi atau seseorang tereksploitasi. Jika 3 unsur telah terpenuhi, maka bisa dikatakan tindak pidana perdagangan orang telah terjadi.

Dari uraian aturan di atas, Denok dan teman-temannya setidaknya dalam tubir perdagangan orang karena mereka mengalami perekrutan dan ditampung dengan penipuan (apa yang dijanjikan dalam iklan tidak sesuai dengan fakta) dan terancam tereksploitasi karena pekerjaan yang disodorkan kepada mereka ada beban kerja yang berlebih dan adanya potongan gaji yang tinggi dari yayasan yang merekrut PRT.

Untuk mencegah terjadinya perdagangan orang, khususnya bagi calon pekerja rumah tangga, maka langkah awal yang penting adalah sebaiknya calon PRT mencari informasi tentang pekerjaan dari orang-orang atau organisasi yang dipercaya, dan menghindari mencari dari agen penyalur PRT. Jika pun terpaksa melalui agen penyalur, maka berhati-hati atau segera hindari/keluar jika:  Situasi kerja tidak sesuai yang diperjanjikan, dokumen pribadi seperti KTP, buku Nikah dll ditahan majikan/agen penyalur, PRT dikenai jeratan harus membayar biaya perekrutan, PRT tidak mengetahui alamat keberadaan tempat kerja, dan PRT tidak bisa keluar rumah.

Kasus perdagangan orang untuk menjadi PRT yang penuh eksploitasi bisa diminimalisir dan dihindari jika DPR dan pemerintah segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan PRT menjadi sebuah undang-undang, karena  di dalam undang-undang tersebut akan diatur lembaga perekrutan, pelatihan, dan penempatan PRT  yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah bukan pihak swasta. Sehingga proses perekrutan, pelatihan, penempatan PRT menjadi transparan dan eksploitasi bisa dicegah dari awal karena pertanggungjawabannya jelas.

 

Penulis: Arum R (SPRT Tangerang Selatan) dan Tim Tungku Menyala